Protes Massal Melanda Israel, Ribuan Orang Desak Netanyahu Mundur

Protes besar terjadi di Israel pada Kamis malam waktu setempat, di mana ribuan orang turun ke jalan setelah parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang memperluas kekuasaan politik dalam pengangkatan hakim, yang diprakarsai oleh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. 

Keputusan ini diambil saat koalisi Netanyahu, yang berhaluan ekstrem kanan, mengumumkan pemecatan Jaksa Agung serta Kepala Badan Keamanan Internal. 

Banyak pengunjuk rasa menilai undang-undang tersebut sebagai "bencana" dan menyebutnya sebagai "paku di peti mati demokrasi Israel".

"Pemerintah ingin kita melupakan para sandera (di Gaza), ingin memecat kepala Shin Bet ... tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya jika kita bersatu seperti tembok," ungkap pensiunan mayor jenderal Noam Tibon dalam pidatonya di sebuah protes di Tel Aviv, sebagaimana dikutip AFP pada Jumat (28/3/2025).

Undang-undang tersebut telah disahkan oleh parlemen Israel, Knesset, dengan 67 suara setuju dan satu suara menentang. Sementara itu, pihak oposisi memilih untuk memboikot pemungutan suara yang diadakan pada dini hari.

"Alih-alih fokus pada pemulangan sandera (Israel di Gaza) dan penyembuhan perpecahan dalam masyarakat, pemerintah ini justru kembali mengusung undang-undang yang serupa dengan yang memecah belah masyarakat sebelum 7 Oktober," ujar Yair Lapid, pemimpin partai Yesh Atid yang berhaluan kanan-tengah, yang juga menjadi oposisi Netanyahu.

"Mereka ingin menguasai kekuasaan yang sebenarnya. Netanyahu merasa bahwa Mahkamah Agung menghalanginya menjalankan negara sesuai kehendaknya," kata Claude Klein, seorang pakar hukum publik di Universitas Ibrani Yerusalem.

Reformasi peradilan Israel sebelumnya memicu protes besar pada tahun 2023, yang hampir mengarah pada pengunduran diri Netanyahu. Namun, perang di Gaza membuat isu ini seakan terlupakan.

Netanyahu selalu meningkatkan ketegangan perang setiap kali pembahasan mengenai undang-undang tersebut dilanjutkan. Undang-undang ini dianggap terkait dengan proses persidangan korupsi Netanyahu yang sedang berlangsung, yang dapat menghindarkannya dari hukuman.

"Mungkin Anda bisa berhenti menghalangi kinerja pemerintah di tengah perang. Mungkin Anda bisa berhenti menyebarkan kebencian, hasutan, dan anarki di jalanan," kata Netanyahu menanggapi kritik yang ada.***